Fraksi Pdi Perjuangan Minta Tunjangan Perumahan Dan Fasilitas Di Luar Kepatutan Anggota Dpr Dihentikan

, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR menyarankan agar tunjungan perumahan untuk anggota DPR serta akomodasi lainnya di luar kepatutan dihentikan. Hal ini merupakan corak rasa empati ke masyarakat nan tetap hidup di tengah kesulitan ekonomi.

"Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap personil DPR serta akomodasi lainnya nan diluar pemisah kepatutan, dan semua itu bakal menjadi pelajaran buat kami ke depannya," ujar Anggota Fraksi PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Sabtu 30 Agustus 2025.

Dia mengatakan tunjangan terhadap personil DPR nan menjadi hak-hak finansial bukan sekedar jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati dan simpati.

Said Abdullah membujuk seluruh personil DPR untuk mengukur diri apakah saat ini momentum tepat bagi wakil rakyat mendapat tunjangan nan dianggap masyarakat jumlahnya sangat besar.

"Ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan personil DPR, tetapi kami membujuk seluruh personil DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan keahlian DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, disaat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib dijalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan nan jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," tutur dia.

Said menuturkan andaikan setiap personil DPR mempunyai rasa empati terhadap kehidupan rakyat nan susah, maka tak ada beragam akomodasi dari pajak rakyat nan berlebihan.

Dia pun meminta personil DPR untuk bekerja dengan simpatik san mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Sebaliknya jika kebanyakan personil DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan asrpirasi aspirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak bakal mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR. Dengan degub aspirasi rakyat nan terus bisa diperjuangan, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga," papar Ketua Badan Anggaran DPR itu.

Soal tindakan unjuk rasa nan mendesak penghapusan tunjangan mewah bagi personil DPR berjalan di Medan, Sumatra Utara, rupanya berujung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa sempat terlibat berantem dengan polisi di depan Kantor DPRD Sumatra Utara.

Menurut Said, ketua Fraksi PDIP telah memperingatkan anggotanya untuk mempunyai sense of crisis dan mawas diri. Said mengingatkan bahwa DPR merupakam etalase bagi rakyat.

"Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap personil anggota fraksi kami untuk mempunyai sense of krisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, karena DPR adalah etalase, dimana kewenangan rakyat untuk mempersoalkan semua perihal nan dianggap perihal menyimpanng dan tidak patut," pungkas Said.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengatakan partainya telah mendengarkan keluhan masyarakat mengenai tunjangan personil DPR. Dia setuju tunjangan - tunjangan personil DPR nan tak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dihentikan dan dievaluasi.

"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama mengenai tunjangan-tunjangan personil majelis nan mencederai emosi dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," kata Budi dikutip dari siaran persnya, Sabtu 30 Agustus 2025.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra ini juga menyampaikan permohonan maaf andaikan peran Fraksi Gerindra belum optimal dalam mewakili dan menyerap aspirasi maupun keluh kesah masyarakat. Budi menyadari bahwa kebebasan beranggapan masyarakat kudu dilindungi.

"Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa kerakyatan kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, nan bukan hanya dijamin, tetapi juga kudu dilindungi," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Keponakan Presiden Prabowo ini turut menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan nan mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah kejadian tindakan demonstrasi di beragam wilayah dalam beragam hari terakhir ini.

Salah satunya, pengemudi ojek online berjulukan Affan Kurniawan nan meninggal bumi lantaran terlindas rantis Brimob.

Menurut dia, rangkaian tragedi nan terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat. Budi menyebut perihal ini kudu dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara.

"Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita nan mendalam kepada family korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya," tutur Budi.

"Jatuhnya korban dalam kejadian demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi family nan ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa," tutupnya.