Pengamanan Bandara Soetta Diperketat Usai Demo Ricuh Beberapa Hari Terakhir

, Jakarta - Jakarta dilanda tindakan unjuk rasa nan berhujung ricuh dalam beberapa hari terakhir. Polres Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) Tangerang, Banten menambah jumlah personil pengamanannya.

Hal ini dilakukan untuk melindungi objek vital nasional nan juga pintu gerbang negara.

"Peningkatan patroli Polres Bandara dan pengamanan di beberapa letak keluar masuk area menuju dan dari Bandara Soekarno-Hatta," ujar Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald F.C Sipayung, Sabtu (30/8/2025).

Penebalan pengamanan tersebut termasuk dalam menambah jumlah personil nan berjaga, sebanyak 100 personil. Ratusan personil tersebut disebar ke beberapa titik, seperti Terminal 1, 2 dan 3, area kargo, hingga akses keluar dan masuk bandara.

"Seperti keluar masuk tol, Perimeter Selatan dan Utara, hingga beberapa titik jalan pengganti menuju bandara," ucap dia.

"Penambahan 100, personel Siaga Dalmas dan pengamanan keluar masuk di beberapa titik," tandas Ronald.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI M Misbakhun mengakui jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Australia sejak 27 Agustus 2025.

Kunjungan kerja ini menjadi viral di media sosial lantaran dilakukan di tengah tindakan demonstrasi nan dilakukan sejumlah komponen masyarakat di beragam titik di Jakarta, salah satunya gedung MPR/DPR.

Misbakhun mengatakan agenda Komisi XI DPR dan Panitia Kerja Revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) sudah lama dijadwalkan. Bahkan, lanjut dia, jadwalnya sudah diagendakan jauh hari sebelum ada tindakan demonstrasi di Jakarta.

"Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK kudu diselesaikan di Panja pada 8 September 2025," kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Penumpang pesawat nan tetap di bawah umur menjadi korban pelecehan, dia dilecehkan oleh laki-laki berumur 50 tahun saat dalam penerbangan dari Denpasar, Bali menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Menurut Misbakhun, kota nan dikunjungi adalah Canberra dan ke Sydney. Dalam kunjungan di Canberra pada 27 Agustus 2025, delegasi Komisi XI berjumpa dengan Dubes RI di Canberra dan para Mahasiswa Indonesia nan menerima Beasiswa LPDP.

"Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan biaya kekal pendidikan adalah bagian dari Kementerian Keuangan di mana BPPK Kemenkeu ikut hadir. Komisi XI mau mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran danasiwa LPDP di Australia melangkah sesuai dengan apa yg di program kan dan rumor nan apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia," ucap Misbakhun.

Selain itu, Komisi XI berjumpa dengan Australian National Audit Office (ANAO) di instansi ANAO di Canberra. Sementara saat kunjungan di Sydney pada 28 Agustus 2025, mereka mengunjungi Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney.

Selanjutnya, Komisi XI mengunjung instansi representative office Bank BNI di Sydney nan baru saja dibuka. Kemudian, Komisi XI berbareng Bank Indonesia berjumpa dengan Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia di Sydney pada 29 Agustus 2025.

Komisi XI melakukan kunjungan ke Australia berbareng mitra kerja yakni, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN. Misbakhun menyebut jajarannya sudah berada di perjalanan pulang ke Indonesia.

"Semua agenda dan agenda resmi Komisi XI sudah selesai dan dalam posisi perjalanan pulang," tutur Politikus Partai Golkar itu.

Pemerintah Provinsi alias Pemprov Jakarta mengumumkan kebijakan menggratiskan jasa TransJakarta dan MRT selama sepekan kedepan.

Keputusan ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai langkah darurat setelah sistem transportasi publik mengalami kerusakan akibat kebakaran imbas demo pada Jumat, 29 Agustus 2025 berjalan ricuh.

"Pada hari ini sampai dengan satu minggu kedepan, Pemprov DKI Jakarta bakal menggratiskan jasa Transjakarta dan MRT, nol persen, lantaran memang banyak sistem kita nan rusak, nan terbakar kemarin," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Pramono menjelaskan, kebijakan ini bermaksud agar masyarakat tetap dapat menggunakan moda transportasi publik tanpa terkendala biaya meski sistem tiket elektronik tidak berfaedah normal.

Dengan demikian, kata dia, mobilitas penduduk Jakarta tetap terjamin di tengah perbaikan infrastruktur.

"Mudah-mudahan dalam satu minggu kedepan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun nan terjadi di lapangan, inilah akibat nan kudu kita perbaiki, kita jalani bersama-sama," ucap Pramono Anung.

Menurutnya, gangguan jasa nan dialami sejumlah transportasi publik di Jakarta tidak bisa dihindari pascainsiden kebakaran nan menyebabkan sejumlah perangkat teknis terbakar. Pemprov Jakarta, kata dia, segera menurunkan tim teknis untuk memperbaiki sistem agar kembali pulih secepatnya.

Selain soal transportasi, Pramono juga menginstruksikan jejeran aparatur sipil negara (ASN) Balai Kota untuk mengatur agenda kerja secara bergantian.

"Saya sudah meminta jejeran Balai Kota untuk masuk separuh-separuh, separo masuk, separo libur, agar jasa publik tetap berjalan," terang dia.

Pramono menegaskan, pemerintah wilayah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi akibat kerusakan sistem terhadap pelayanan masyarakat. Dengan pengaturan agenda kerja dan transportasi gratis, Pemprov berambisi aktivitas penduduk tetap melangkah lancar.

"Kebijakan ini adalah corak tanggung jawab pemerintah daerah. Meski ada kendala, kami mau memastikan masyarakat Jakarta tetap mendapat pelayanan transportasi dan manajemen publik secara optimal," tandas Pramono Anung.