Prabowo Sebut Ada Koalisi Kim Plus Plus, Isyarat Pdip Akan Gabung?

, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal adanya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Plus, koalisi informal, hingga koalisi jiwa dalam pidatonya di Kongres VI Partai Demokrat.

"Sekarang ada Koalisi Indonesia Maju Plus. Saya tidak tahu jika ada lagi Koalisi Indonesia Maju Plus Plus," kata Prabowo.

"Jangan-jangan ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal, ada koalisi informal, ada koalisi batin," sambungnya.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan pernyataan Presiden Prabowo itu merujuk pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Ya, saya kira memang tak bisa dipungkiri pernyataan Prabowo bahwa ada koalisi KIM Plus Plus itu sepertinya memang diarahkan kepada PDIP. Apalagi pada saat nan berbarengan ditambahkan ada koalisi umum dan ada koalisi jiwa nan saya kira memang secara definitif itu juga ditujukan kepada PDIP," kata Adi kepada .

Adi menjelaskan, PDIP sudah menyatakan support penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo. Hal ini dapat disebut sebagai koalisi jiwa nan termasuk dalam koalisi KIM Plus Plus. 

"Kebijakan-kebijakan strategis Prabowo kan sudah didukung oleh PDIP misalnya kenaikan PPN 12 persen, soal makan bergizi gratis, itu kan PDIP menjadi salah satu partai nan terdepan mendukung secara penuh," ucap Adi.

"PDIP menjadi salah satu partai nan terdepan mendukung secara penuh itu bisa juga disebut sebagai koalisi jiwa dan termasuk juga disebut dengan koalisi KIM Plus Plus ialah plus-plusnya ada PDIP," lanjutnya.

Dia mengatakan, PDIP memang sedang memperkirakan baik dan jelek nya jika berasosiasi pada pemerintahan Prabowo meski beberapa kali terlihat adanya support penuh nan diberikan atas kebijakan tersebut. Bahkan, kader PDIP nan mendapatkan posisi strategis di DPR mengartikan hubungan mereka baik-baik saja.

"Satu sisi memang tidak bisa dibantah bahwa suasana hati PDIP basis-basis konstituennya adalah mereka nan sepertinya terkonfirmasi mau PDIP berada di luar kekuasaan tentu lantaran pengaruh dari kekalahan pemilu 2024 nan lampau meski pada saat nan berbarengan sejumlah elit PDIP itu kan terlihat mau melakukan kerjasama dengan Prabowo Subianto," katanya.

Namun, sisi lainnya jika PDIP berasosiasi pada pemerintahan tersebut dikhawatirkan bakal menghilangkan karakter unik dari partai banteng ialah dalam melakukan oposisi.

"Tapi kerjasama politik dengan Prabowo ini kan dikhawatirkan bakal menghilangkan gimana karakter unik PDIP nan biasanya jika kalah pemilu itu jadi oposisi," tuturnya.

Adi beranggapan argumen PDIP tidak kunjung berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo dikarenakan adanya aspek Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo didalamnya. "Ada aspek Jokowi lantaran apapun judulnya Jokowi itu bagi PDIP adalah musuh gitu ya nan tidak bisa dimaafkan jadi wajar sepanjang Prabowo ini berkawan baik dengan Jokowi maka sepanjang itu juga bakal menjadi ganjalan PDIP berasosiasi dengan Prabowo Subianto>"

Dia menjelaskan, PDIP sedari awal masa pilkada memang sudah diasingkan di banyak tempat seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan lain-lain, lantaran tidak berasosiasi dengan Prabowo. Tapi perihal ini tidak terjadi dalam sisi pemerintahan.

"Kalau dalam konteks pemerintahan saya kira PDIP tidak dikucilkan ya buktinya di DPR banyak kader PDIP nan menempati posisi-posisi strategis dalam konteks kebijakan politik pemerintah PDIP sejalan dengan Prabowo Subianto," jelas Adi.

Lebih lanjut, Adi mengatakan Indonesia mempunyai kecenderungan dalam menganggap asing partai nan memilih oposisi. Hal serupa terjadi pada partai Demokrat.

"Memang ada kecenderungan di negara kita ini memilih jadi oposisi, ya memang dikerdilkan oposisi itu dikucilkan dan apalagi condong menjadi musuh bersama. Bahkan jika kita merujuk pada partai demokrat sepanjang jadi oposisi ya partainya nyaris dibegalkan oleh oknum-oknum kekuasaan," lanjut Adi.

Hal ini dapat disimpulkan, secara prinsip PDIP tidak berasosiasi dengan pemerintahan Prabowo. Namun, secara praktik PDIP mendukung seluruh program dan kebijakannya. Ini lah nan dinamakan koalisi di dalam oposisi.

"Sebenarnya menjelaskan PDIP di luar kekuasaan tapi pada saat nan berbarengan mereka mendukung pemerintahan Prabowo jadi luarnya oposisi dalamnya koalisi ya itulah PDIP," ucap Adi.

Prabowo Harus Bebas dari Jokowi?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengungkapkan kesempatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berasosiasi dalam kabinet Prabowo sangat terbuka. Namun, menurut Dedi, ada satu syarat krusial agar perihal ini bisa terwujud, ialah Prabowo kudu bebas dari intervensi politik Jokowi.

"PDIP ke kabinet bisa untungkan Prabowo, lantaran dia bakal leluasa sebagai Presiden, tidak ada tokoh nan membayangi seperti saat ini nan dia dianggap terbayangi oleh Jokowi. Prabowo semestinya memahami situasi itu. Kecuali, dirinya memang tersandera oleh Jokowi," ungkap Dedi kepada di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Dedi mengatakan meski PDIP punya kesempatan besar untuk gabung kabinet namun kondisi politik saat ini memperlihatkan adanya halangan nan cukup signifikan. Salah satunya adalah sulitnya merealisasikan pertemuan Prabowo dan Megawati. 

"Saat ini memang ada pihak nan tampaknya tidak menginginkan adanya konsolidasi antara Prabowo dan Megawati, dan itu merujuk pada Jokowi. Situasi ini cukup pelik dan menjadi hambatan bagi PDIP untuk mengalihkan dukungannya kepada Prabowo secara resmi," ujar Dedi.

Meski belum ada deklarasi resmi dari PDIP, Dedi menilai bahwa partai tersebut sebenarnya telah menunjukkan dukungannya secara tidak langsung. Salah satunya, adalah dengan memberikan support kepada Puan Maharani nan terpilih sebagai Ketua DPR. Puan sendiri, menurut Dedi, terpilih berkah dorongan dari Gerindra, nan merupakan partai pengusung Prabowo.

"Prinsip politik nan sedang terjadi, PDIP sebenarnya sudah menunjukkan support dengan adanya Puan di ketua DPR, apalagi Puan bisa saja tidak terpilih jika bukan dorongan alias restu Gerindra. Namun, dalam ekspresi koalisi nan mengemuka, belum terlihat tanda-tanda PDIP mendeklarasikan sokongan pada pemerintahan Prabowo," jelasnya.