Psu Pilkada Di 24 Daerah, Komisi Ii Dpr Mau Evaluasi Rekrutmen Kpu

Jakarta, --

Komisi II DPR bakal mengevaluasi sistem rekrutmen personil KPU dan Bawaslu menyusul pemilihan bunyi ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 wilayah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menilai momentum ini jadi pintu masuk untuk menata sistem politik di Indonesia.

"Komisi II bakal sangat serius melakukan evaluasi. Ini menjadi pintu masuk bagi kita dalam menata sistem politik dan pemilu kita ke depan, termasuk gimana rekrutmen dan posisi penyelenggara Pemilu kita, baik KPU maupun Bawaslu di masa nan bakal datang," kata Rifqi saat dihubungi, Selasa (25/2).

Rifqi mengatakan Komisi II bakal memanggil penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah untuk membahas putusan MK tersebut pada pekan ini.

Ia pun mengatakan menyerahkan hasil putusan MK, termasuk soal dugaan pelanggaran tindak pidana kepada penyelenggara dan abdi negara penegak hukum. Ia menegaskan putusan MK kudu segera dilaksanakan.

Rifqi pun berambisi PSU bisa melangkah dengan baik dan tidak berujung pada gugatan kembali di MK.

"Prinsip dasarnya putusan MK kudu segera kita laksanakan, lantaran jika tidak bukan hanya kita tidak menghargai konstitusi, tetapi pada sisi nan lain, kita tidak mendapatkan kepala wilayah nan definitif hasil Pemilu kita," katanya.

MK sebelumnya memerintahkan penyelenggaraan PSU di 24 perkara perselisihan Pilkada 2024.

MK meminta KPU wilayah mengenai untuk melakukan pemungutan bunyi ulang dengan pertimbangan norma nan berbeda di setiap daerah. Beberapa nan diminta untuk PSU di antaranya Pilgub Papua, Pilbup Serang, dan Pilwakot Banjarbaru.

(tsa/thr)

[Gambas:Video CNN]