Persiapan Ramadan 2025, Kemenko Polkam Gelar Rapat Tingkat Kementerian

, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat tingkat kementerian dalam rangka kesiapan menyambut Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus.

Pantauan , Senin (24/2/2025), rapat tertutup mengenai persiapan Ramadan 2025 itu digelar sekitar pukul 14.00 WIB di instansi Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Tampak jejeran dari sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN.

Pejabat nan datang antara lain dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kemudian Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, TNI, Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BMKG, BNPB, BNPP, BIN, BSSN, Bulog, hingga PT Pertamina Patra Niaga.

Lodewijk sempat menyalami para pejabat nan datang sebelum memulai agenda rapat tersebut. Rencananya, bakal ada konvensi pers setelah agenda tersebut selesai.

Berdasarkan informasi, rapat lintas lembaga tersebut bakal membahas perihal penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 2025, kesiapan dan stabilitas nilai bahan pangan, hingga kesiapan prasarana arus mudik dan balik, serta kebijakan tarif tol.

Tidak ketinggalan soal pengedaran BBM, strategi peningkatan wisata, THR pekerja swasta, termasuk support TNI dan support alutsista sarana transportasi, kesiapan pengamanan, hingga info perkiraan suasana dan cuaca.

Penentuan awal Ramadan 2025/1446 berpotensi menimbulkan perbedaan lantaran posisi bulan pada 28 Februari 2025 susah diamati di sebagian besar wilayah Indonesia. Jika rukyat gagal, ada kemungkinan 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret 2025.

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaludin, menjelaskan bahwa posisi bulan di Banda Aceh saat Maghrib 28 Februari 2025, mempunyai tinggi toposentrik 4,5° dan elongasi geosentrik 6,4°.

"Ini sedikit melampaui kriteria MABIMS, ialah tinggi lebih dari 3° dan elongasi lebih dari 6,4°," katanya nan dikutip dari Youtube Tdjamaluddin, Sabtu (22/2/2025).

Namun, di Surabaya, tinggi bulan hanya 3,7° dengan elongasi 5,8°, nan tetap di bawah pemisah kriteria MABIMS. "Posisi bulan nan terlalu dekat dengan mentari dan ketinggiannya cukup rendah ini menunjukkan kemungkinan besar bulansabit susah dirukyat," jelas Thomas.

Selain aspek astronomi, kondisi cuaca juga berpotensi mengganggu pengamatan hilal. "Potensi kandas rukyat cukup besar, selain bulansabit sangat tipis, aspek cuaca kemungkinan besar juga menjadi kendala," tambahnya.

Ketidakpastian hasil rukyat ini berpotensi memicu perdebatan dalam sidang isbat. Ada dua kemungkinan keputusan nan bisa diambil.

"Pertama, sidang isbat tetap konsisten dengan kriteria MABIMS dan merujuk fatwa MUI 1981. Dengan hasil hisab di Aceh nan memenuhi kriteria, maka 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025," ujar Thomas.

Namun, opsi kedua adalah sidang isbat mengambil keputusan berasas hasil rukyat. "Karena di sebagian besar wilayah Indonesia bulansabit tidak mungkin dirukyat, maka 1 Ramadan bisa ditetapkan pada 2 Maret 2025," katanya.

Keputusan resmi awal Ramadan akan ditentukan dalam sidang isbat nan digelar pemerintah pada Jumat 28 Februari 2025.  Sidang isbat bakal digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta.

"Saya pribadi bakal ikut keputusan pemerintah pada sidang isbat apa pun hasilnya. Keputusan ikut pemerintah pada sidang isbat lantaran sidang dihadiri master astronomi, master fiqih, perwakilan ormas. Selain itu, sidang juga mempertimbangkan aspek astronomis, aspek fiqih, aspek kemaslahatan umat," dia menandaskan.