Membedah Pam Swakarsa, Diciptakan Tahun 1998 Untuk Lawan Demo Protes Mahasiswa

, Jakarta- Pam Swakarsa sekarang jadi perbincangan publik. Istilah ini muncul setelah Pusat Penerangan Mabes TNI meminta masyarakat terlibat dalam pasukan pengamanan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, Pam Swakarsa bisa menciptakan sinergitas antara TNI dan masyarakat untuk menjaga situasi kondusif dan kondusif usai terjadinya rentetan tindakan demonstrasi nan berujung tindakan anarki.

"Bukan perintah ya, sifatnya imbauan alias ajakan, lantaran terbukti efektif di beberapa daerah," kata Freddy, Rabu (3/9/2025).

Walau banyak melibatkan masyarakat, Freddy memastikan keterlibatan sipil bukan serta merta mengganti peran abdi negara dalam menjaga keamanan wilayah. Dia memastikan masyarakat nan terlibat dalam upaya pengamanan wilayah bakal tetap berada di bawah koordinasi TNI dan Polri.

Freddy menegaskan, Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan masa lampau nan kerap dikaitkan dengan kepentingan politik.

"Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah Pam Swakarsa nan diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing," jelas Freddy, dilansir Antara.

Pam Swakarsa adalah Pengamanan Masyarakat Swakarsa. Pasukan ini pertama kali muncul dalam sejarah Indonesia pada tahun 1998, tepatnya menjelang Sidang Istimewa MPR RI pada bulan November.

Saat itu, situasi politik dalam negeri sedang memanas. Presiden Soeharto telah lengser pada Mei 1998, dan kekuasaan beranjak ke BJ Habibie. Namun, gelombang demonstrasi mahasiswa belum surut.

Para aktivis menuntut reformasi total dan menolak Sidang Istimewa MPR nan dianggap hanya upaya mempertahankan status quo.

Aparat keamanan dinilai kewalahan menghadapi gelombang tindakan protes. Maka muncullah buahpikiran untuk menggerakkan kekuatan sipil tambahan, nan kemudian dikenal sebagai Pam Swakarsa.

Organisasi ini dibentuk dengan support dari abdi negara militer dan kepolisian. Ribuan orang, sebagian besar dari organisasi massa, golongan pemuda, dan masyarakat nan direkrut secara cepat, dikerahkan ke sekitar Gedung DPR/MPR untuk menghadang para demonstran.

Mereka dilengkapi dengan seragam, ikat kepala, pentungan, apalagi senjata tajam, dan dalam beberapa kasus diduga mendapat training singkat. Pam Swakarsa saat itu tidak mempunyai dasar norma nan jelas, namun beraksi secara aktif berbareng abdi negara negara.

Secara formal, Pam Swakarsa diklaim bekerja membantu abdi negara dalam menjaga keamanan, terutama di area vital seperti kompleks DPR/MPR. Namun dalam praktiknya, golongan ini menjadi tembok sipil nan digunakan untuk melawan mahasiswa dan rakyat nan berdemonstrasi secara damai.

Akibat keberadaan mereka, sempat terjadi bentrok dengan mahasiswa dan penduduk sipil. Kehadiran Pam Swakarsa memperkeruh situasi dan menambah ketegangan sosial-politik saat itu. Banyak pengamat menyebut Pam Swakarsa sebagai corak milisi sipil nan disponsori negara, digunakan sebagai tameng politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Pada 2020-an, Pam Swakarsa kembali muncul dalam wacana pengamanan berbasis masyarakat, dengan pendekatan nan diklaim berbeda.

Dalam beberapa kesempatan, Polri dan TNI menyatakan bahwa pelibatan penduduk sipil dalam pengamanan lingkungan bermaksud untuk memperkuat keamanan wilayah, bukan untuk kepentingan politik alias kekuasaan.