ARTICLE AD BOX
Makassar, --
Forum Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) berunjuk rasa menuntut pemerintah agar segera bayar tunjangan keahlian (Tukin) pengajar dan pembimbing besar nan belum dibayarkan sejak 2020 hingga saat ini.
Dalam aksinya, sejumlah pengajar Unhas membacakan tiga poin tuntutan, diantaranya sikap protes kenaikan duit kuliah tunggal alias UKT mahasiswa nan dinilai bukan sebuah solusi untuk bayar tukin para pengajar dan pembimbing besar.
"Kita berambisi bahwa kongkretkan dulu apa nan terjadi di 2025 ini, gimana model pemberian tukin kepada pengajar muda. Kemudian kita bicarakan sistematis, apakah di anggaran perubahan 2025 ataukah anggaran berikutnya," kata pengajar Prodi Pariwisata Unhas, Hamris Darwis, Makassar, Selasa (25/2).
Para pengajar dan pembimbing besar Unhas mendesak pemerintah dan pengambil kebijakan untuk bayar Tukin nan diketahui berasal dari APBN.
"Berikan kami penjelasan, jangan biarkan pengajar itu berpikir sendiri tentang itu. kasih kami solusi seperti apa, sehingga kami bisa mengajar tenang, mahasiswa kami juga bisa tenang, begitu yah. Tuntutannya teman-teman kemarin di jakarta itu ada aksi, itu kudu dibayarkan sejak tahun 2020 sampai 2024, lantaran janjinya kan sudah cair 2025. Sampai sudah mau masuk bulan puasa, bulan maret ini, kelihatannya belum terlihat ini, apa lagi namanya jika mau masuk bulan puasa itu 'hilal'," ungkapnya.
Data tahun 2015, Unhas nan dikenal sebagai perguruan tinggi badan norma (PTN BH), dengan mempunyai jumlah pengajar sebanyak 1.619 dan 461 pembimbing besar. Besaran jumlah Tukin nan mesti diterima pengajar ASN Unhas dan para pembimbing besar setiap orangnya berasas kelas jabatan.
"Belum terlihat itu hilalnya Tukin, semakin tidak jelas, semakin kabur, sehingga mungkin dengan Unhas ini salah satu PTN BH di Indonesia aktivitas hari ini untuk mengingatkan," jelasnya.
Dari asisten mahir dengan besaran Tukin nan mesti diterima sekitar Rp5 juta hingga dengan jumlah tertinggi Rp19 juta untuk pembimbing besar setiap bulannya berasas Permen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
"Kalau menurut permen saintek nan dikeluarkan kemarin sama pak nadin, itu sebelumnya sudah ada kelas jabatan. Mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai pembimbing besar. Asisten mahir itu dapat 5 juta sekian, nan paling tinggi itu dapat 19 juta sekian, perbulan. Kenapa, Tukin itu melengkapi penghasilan pokok, bukan seperti intensif lain, misalnya penghasilan 13, 14, tidak. Tukin itu melekat digaji pokok dan berasal dari APBN," pungkasnya.
Meski para pengajar menggelar tindakan di laman kampus Unhas, aktivitas perkuliahan tetap melangkah seperti biasanya.
Pekan lalu, usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto, Mendiktisaintek Brian Yuliarto berjanji bakal menyelesaikan secara sigap persoalan tukin dosen ASN.
"Kita selesaikan secara sigap bersama-sama koordinasi begitu dengan stakeholder nan lain ya," kata Brian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2).
Brian mengaku bakal mempelajari persoalan Tukin pengajar ASN ini berbareng jejeran Kemendiktisaintek ke depannya. Ia enggan berbincang lebih jauh lantaran baru saja dilantik.
"Saya kan baru masuk nih soalnya. Tentu Saya pelajari dengan teman-teman di kementerian. Nanti kita pelajari semuanya. Saya baru masuk ini. Mohon maaf ya," kata dia.
Sebelumnya pengajar ASN sempat menggelar tindakan protes besar-besaran untuk menuntut pencairan Tukin nan tak kunjung cair sejak 2020 lalu. Gelombang tindakan dilakukan baik di area Patung Kuda Jakarta Pusat maupun di depan Kompleks Parlemen.
Sekjen Kemdiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan pihaknya tak bisa membayarkan tukin pengajar ASN selama 2020-2024. Alasannya, kata Togar, tukin pengajar ASN Kemdiktisaintek selama periode itu tak pernah dianggarkan
Namun, dia mengupayakan pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun nan sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di tengah keterbatasan fiskal nan terjadi.
(kid/mir)
[Gambas:Video CNN]