Dpr Ingatkan Danantara Harus Diawasi Dengan Baik

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengingatkan, pengawasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) kudu dilakukan dengan sangat baik.

Sebab, menurut dia, jika tidak diawasi dengan baik maka Danantara bisa jadi bakal menjadi monster.

"Saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat nan mensejahterakan bangsa alias kita menciptakan monster. Kalau tidak diawasi baik, dia (Danantara) bakal menjadi monster ini," ujar Darmadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

Menurut dia, pengelolaan Danantara tidak boleh lengah karena jika tidak bakal sangat berbahaya.  "Kalau dia memang mentalnya buruk, ini berbahaya. Kalau mentalnya buruk, pasti rawan ini," ucap Danantara.

Namun, lanjutnya, andaikan Danantara diawasi dengan baik, maka Danantara dinilai bisa menjadi penyelamat bagi rakyat. 

"Tapi jika diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik, kita harapkan integritasnya baik, maka bakal menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, Senin, 24 Februari 2025.

Salah satu tujuan dibentuknya lembaga ini adalah diharapkan dapat mendorong ekonomi Indonesia menuju sasaran ambius 8%. Nilai total aset nan bakal dikelola Danantara pun sangat masif, ialah sekitar USD900 miliar alias sekitar Rp14.680 triliun (1USD=Rp16.310).

Aset Danantara Rp 14.680 Triliun, Tantangan Besar Pemerintah Cegah Korupsi

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya mengatakan, pengelolaan Danantara kudu dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-kehatian (prudent).

Putu mengingatkan, kepada Pemerintah bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang sudah pintar, bisa mengakses info dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi nan ada, termasuk kejadian di masa lalu, bakal membentuk ekspektasi ekonomi.

"Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja nan terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap. Maka dari itu, pengelolaan Danantara kelak kudu berasas prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” kata Putu, di Jakara (24/2/2025).

Putu menilai bahwa biaya masif nan dikelola oleh Danantara bakal berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang nan berintegritas dan profesional.

Menurut dia, perihal tersebut bakal kontraintuitif dengan visi Asta Cita ke-7, ialah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

”Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mengkhawatrikan dan berkeinginan untuk memberantasnya. Oleh lantaran itu, Presiden kudu menunjuk orang-orang nan punya integritas tinggi, jujur, ahli untuk memimpin Danantara. Berdasarkan beragam laporan, potensi hasil positif oleh Danantara memberikan multiplier effect nan bakal mengantarkan kita menuju Indonesia Maju 2045,” jelas Putu.

Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Ekspektasi Ekonomi

Selain mengingatkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam mengurus Danantara, Putu juga menghimbau pemerintah untuk memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat Indonesia melalui kebijakan efisiensi nan diimplementasi.

Dia menuturkan, ekspektasi ekonomi dapat memengaruhi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka bakal terjadi spending nan meningkatkan permintaan bakal peralatan dan jasa nan bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

”Pemangku kepentingan juga perlu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan nan efektif juga mendorong ekonomi nan lebih stabil,” tutup Putu.

Selengkapnya