Wamenko Polkam Bakal Evaluasi Prajurit Tni Aktif Di Jabatan Sipil

Jakarta -

Wakil Menteri Koordinator bagian Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus menanggapi pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai prajurit TNI nan kudu pensiun jika mau masuk ke bumi politik praktis dan pemerintahan. Lodewijk menyebut pihaknya bakal melakukan evaluasi.

"Ya tentunya bakal ada pertimbangan (TNI nan tempati kedudukan sipil)," kata Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Lodewijk menyinggung posisi Dirut Bulog nan sekarang dipegang perwira tinggi TNI ialah Danjen Akademi TNI, Mayjen Novi Helmy. Menurut Lodewijk, pihaknya bakal memandang lebih lanjut apakah posisi Dirut Bulog cukup diisi oleh sipil alias bisa dijabat oleh TNI aktif.

"Contoh mungkin seperti Kepala Bulog. Oh apakah dia kudu sipil? Kalau rupanya ketentuan di situ ketentuannya sipil, maka nan berkepentingan kudu mengusulkan pensiun dini," ujarnya.

Menurut Lodewijk jika posisi Dirut Bulog kudu dari kalangan sipil maka perwira tinggi TNI aktif bisa mengusulkan pengunduran diri.

"Sebenarnya gampang, katakan, 'Pak Jenderal mau pilih berkhidmat di pemerintah sipil dalam perihal ini Bulog, alias tetap di TNI? Kalau tetap di TNI, monggo. Kalau mau di Bulog lantaran ada katakan upaya itu. Maka nan berkepentingan kudu pensiun dini', kita tunggu saja kelak perkembangannya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, SBY bicara mengenai prajurit TNI kudu pensiun jika mau berpolitik. SBY mengatakan syarat prajurit TNI terjun ke pemerintahan alias politik ialah mundur dari bumi militer.

Hal itu disampaikan SBY saat memberi pengarahan kepada 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025). Awalnya, SBY menceritakan saat berada di luar pemerintahan tahun 2001.

"Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur mempunyai pertimbangan nan baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam alias kemudian menjadi Menko Polkam," kata SBY.

SBY menuturkan sejak saat itu, muncul pendapat untuk mendirikan Partai Demokrat. Sebab, lanjut dia, parpol merupakan sarana perjuangan dalam demokrasi.

"Pertemuan saya dengan almarhum Ventje Rumangkang, nan intinya 'Bapak kenapa kita tak mendirikan partai politik. Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wapres nan dipilih MPR RI'. Saya pernah kalah dan kalah itu indah, jika kita dengan tulus menerima kekalahan itu kemudian berjuang lagi dengan tekad nan bulat," ucapnya.

SBY kemudian mengenang soal TNI aktif tabu untuk masuk bumi politik. Pada saat reformasi ABRI, dia mengatakan jenderal aktif kudu pensiun jika mau berpolitik.

"Dulu waktu saya tetap di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki bumi politik, politik praktis, itu salah satu doktrin nan kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI nan saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan, betul saya tergugah terinspirasi, jika tetap jadi jenderal aktif jangan berpolitik, jika mau berpolitik pensiun," tutur SBY.

(azh/azh)