Kemensos Sebut Anak Jalanan Jadi Target Siswa Sekolah Rakyat

Jakarta, --

Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan anak jalanan turut menjadi sasaran utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang bakal digulirkan pemerintah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial KemensosIdit Supriadi Priatna Idit Supriadi Priatna mengungkapkan golongan anak jalanan nan bakal mengikuti program ini, berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dalam perihal ini, anak jalanan nan berasal dari desil 1 dan desil 2 alias golongan paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak nan tidak lagi tercatat di Dapodik namalain putus sekolah.

"Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu nan paling diutamakan. Bahkan, anak-anak nan tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas nan di jalanan-jalanan sendiri itu, nan tidak sekolah," ujar Idit di Bandung, Sabtu (5/7), seperti dikutip Antara.

Guna menyeleksi agar program ini bisa tepat sasaran, Kementerian Sosial membikin tim bersama-sama dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan.

Idit juga mengungkap letak Sekolah Rakyat permanen nan telah siap dibangun di Jawa Barat pada 2025 ini, salah satunya di Ciwidey, Kabupaten Bandung.

"Yang sudah siap antara lain tahun ini tidak salah di Kabupaten Bandung, ialah di Ciwidey. Sekolah sementaranya (untuk Kabupaten Bandung) sekarang di Jalak Harupat. Nanti bakal dibangun di Ciwidey dan saat ini juga sudah ada beberapa di Provinsi Jawa Barat menyiapkan lahan," ujarnya.

Program Sekolah Rakyat nan terdiri dari 100 unit bakal beraksi mulai 14 Juli 2025. Program ini merupakan sekolah berasrama nan menyediakan pendidikan 100 persen cuma-cuma untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan family miskin dan memperluas akses pendidikan berbobot bagi anak-anak dari golongan ekonomi terendah.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial. Sementara, rekrutmen pembimbing dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu perihal nan membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran nan elastis dan individual (individual approach).

Sekolah ini menerapkan sistem multi entry dan multi exit, nan artinya siswa dapat masuk kapan saja tanpa kudu menunggu tahun aliran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.

(sfr/sfr)

[Gambas:Video CNN]