Basarah Pdip: Segala Sikap Resmi Partai Akan Disampaikan Saya Dan Ronny

, Jakarta Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah angkat bicara soal penunjukan dirinya sebagai ahli bicara resmi partai oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Selain saya, Ketua Umum PDI Perjuangan juga telah menugaskan Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Ronny Talapessy sebagai juru  bicara nan lain. Terkait belum adanya pernyataan resmi partai dalam beberapa hari terakhir ini, saya memohon maaf kepada rekan-rekan wartawan," kata dia dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Basarah mengaku setelah resmi mendapatkan penugasan dari Megawati, ke depan dirinya bakal menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi ke publik sebagai mestinya. 

"Tentu saja, sebelum menyampaikan sikap dan pandangan partai tersebut, saya bakal berkoordinasi dan melaporkan terlebih dulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," ungkap dia.

"Ke depan, segala info mengenai sikap dan pandangan resmi PDI Perjuangan bakal disampaikan oleh saya dan Bung Ronny. Oleh lantaran itu, saya minta kerja sama dan support dari kawan-kawan wartawan," jelas Basarah.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri sekarang menunjuk dua ahli bicara (jubir) resmi DPP Partai.

Dua nama nan ditunjuk adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy.

Dalam arsip nan diterima  pada Senin (24/2/2025), penugasan itu tercantum dalam surat tugas bernomor 3429/ST/DPP/II/2025 tertanggal 24 Februari 2025. Surat tersebut ditandatangani Ketum PDIP Megawati.

"Dalam rangka menyampaikan kebijakan partai alias merespons isu-isu dinamika politik nan berkembang saat ini, maka berbareng ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan Ahmad Basarah dan  Ronny Talapessy sebagai ahli bicara (jubir) PDIP nan bekerja untuk menyampaikan info dan pandangan resmi partai kepada publik, media, dan pihak terkait," demikian quote surat tersebut

Megawati menegaskan Jubir kudu berkoordinasi dan melaporkan ke Megawati mengenai perkembangan rumor politik dan sikap partai.

"Dalam memberikan pernyataan resmi mengenai kebijakan, rumor politik, dan sikap partai WAJIB berkoordinasi, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan," bunyi surat tersebut.

Hingga buletin ini ditulis, baik Basarah maupun Ronny belum merespons mengenai penunjukan keduanya sebagai Jubir.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

"Tidak ada pengganti sekjen, titik," kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam 21 Februari 2025.

Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan mengenai keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis dugaan bahwa dirinya bakal diangkat menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.

"Semua kewenangan di ibu ketua umum," kata laki-laki nan juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, belum ada perubahan mengenai petunjuk penundaan retret bagi kepala wilayah PDIP.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala wilayah nan berasal dari PDIP menunda aktivitas retret nan diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK lantaran kasus buron Harun Masiku.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 nan diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.

"Belum ada, belum ada (perubahan instruksi)" kata Hugo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Perihal kepala wilayah nan nekat datang retret, Hugo enggan menanggapinya. "Kita lihat nanti," jawabnya singkat.

Meski diundang kepala wilayah terpilih dan dilantik di Istana Negara baru-baru ini, ada nan tidak hadir, diantaranya lantaran sakit dan beragam argumen lainnya. Namun, nan disorot adalah kepala wilayah asal PDIP.

Hal ini karena, petunjuk dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala wilayah nan berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah tersebut.

Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka nan kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

Hal ini pun dipandang, membikin gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum berasosiasi ke koalisi pemerintahan.